SERANG, Krakataupos.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, pada Kamis (22/8), disayangkan. Pasalnya, aksi yang dilakukan oleh 8 orang tersebut dinilai telah mengabaikan aturan terkait penyampaian pendapat di muka umum (unjuk rasa).
Seperti dikatakan, Asep Supriatna, salah satu aktivis senior Provinsi Banten. Kata dia, demonstran tersebut masuk ke dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) secara sembunyi-sembunyi, dan membentangkan spanduk unjuk rasa di samping DPUPR Banten, lalu melakukan jalan kaki sembari berorasi ke depan gerbang DPUPR. Padahal, kata dia, pihak keamanan telah menunggu mereka di depan gerbang KP3B.
“Tapi mereka masuk diam-diam tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan. Setahu saya, sebelum diizinkan masuk KP3B, para pengunjuk rasa hanya dibolehkan menyampaikan aspirasinya didepan KP3B,” kata dia, yang kebetulan sedang makan siang di sekitar lokasi unjuk rasa.
Akhirnya, kata dia, niat baik para aktivis dalam menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh mereka jadi tercoreng. Menurutnya, semua kalangan masyarakat memang diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. “Ada aturan yang harus ditaati. Apalagi, sebagai orang Timur, adab harus tetap dikedepankan,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan wartawan, para demonstran sempat ditemui oleh Kepala DPUPR Banten, Arlan Marzan, didepan gerbang dinas. Menanggapi permintaan para pendemo untuk meninjau lokasi pekerjaan, yang mereka anggap bermasalah, Arlan menyanggupinya. “Tapi tidak bisa hari ini, karena saya ada rapat dengan dewan. Nanti hari Selasa saya kirim perwakilan saya untuk bersama kawan-kawan (demonstran) meninjau langsung lapangan,” ucap Kepala DPUPR Banten, didepan para pendemo.
Namun, hal tersebut ditolak oleh demonstran. Mereka, tetap memaksa Kepala DPUPR yang turun langsung ke lapangan bersama mereka. Pendemo menyakini bahwa proyek irigasi yang dikerjakan di wilayah mereka tidak sesuai dengan baku mutu yang ada.
“Kita semua tahu lah kinerja kontraktor. 70 persen keuntungan bagi kita saja itu sudah bagus. Karena itu kami mendesak dinas untuk melakukan pembongkaran pada pekerjaan tersebut,” ucap salah seorang pendemo, yang mengaku sering melakukan pengawalan pada proyek bersumber anggaran APBD Lebak.
Setelah sempat beberapa lama melakukan aksi di depan gerbang DPUPR Banten, massa dihalau oleh petugas Satuan Polisi Pamong (PP) Banten keluar area KP3B. Demonstran sempat kembali melanjutkan aksinya di depan gerbang KP3B untuk beberapa saat. (Adt)
