Jakarta,Krakataupos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan penataan ratusan pedagang di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penataan yang berlangsung pada 24–31 Agustus 2026 itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menciptakan ruang usaha yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi penempatan baru para pedagang, Selasa (1/9). Ia memastikan proses penataan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang.
“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya, yaitu 331 pedagang di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di Lokbin (lokasi binaan) Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang di pasar-pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya,” ujarnya.
Gubernur Pramono mengatakan penataan Kramat Jati bukan pekerjaan mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan ini telah berlangsung sejak awal 1970-an atau lebih dari 50 tahun.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” tuturnya.
Menurut Gubernur Pramono, proses penataan berjalan dengan baik karena adanya dukungan pedagang, tokoh masyarakat, dan pengurus paguyuban. Pemerintah, kata dia, memilih pendekatan dialogis agar penataan tidak sekadar memindahkan pedagang, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk tetap menjalankan usaha.
Untuk membantu pedagang beradaptasi, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi pasar selama enam bulan. Nilainya Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari bagi seluruh pedagang yang direlokasi.
Pemerintah juga memperbaiki sejumlah fasilitas pendukung di lokasi binaan. Perbaikan antara lain menyasar saluran air dan sirkulasi udara dengan penambahan kipas angin agar lingkungan berdagang lebih nyaman dan higienis.
Selain penataan fisik, Pemprov DKI menyiapkan skema pemberdayaan ekonomi agar usaha pedagang tetap berjalan. Salah satu gagasan yang sedang dibahas adalah pembentukan koperasi pedagang untuk memperkuat rantai pasok, termasuk menyuplai ikan segar dengan harga terjangkau ke rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” ungkap Gubernur Pramono.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi mengenai lokasi binaan. Langkah ini diharapkan membantu pedagang mendapatkan kembali pelanggan setelah berpindah tempat.
Lebih lanjut Gubernur Pramono menegaskan penataan dilakukan dengan pendekatan humanis, tetapi tetap memiliki batas yang jelas.
“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.
Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penyangga untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sementara di lokasi utama. Lahan tambahan tersebut berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati dan ditargetkan siap dalam tiga pekan. Gubernur Pramono mengatakan lokasi tambahan telah dikoordinasikan dengan perwakilan pedagang.
“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut baik penataan yang dilakukan melalui dialog dengan pedagang. Ia mengatakan para pedagang telah diimbau untuk menggunakan lokasi binaan yang disediakan pemerintah.
“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.
Ia juga mengapresiasi perhatian Pemprov DKI dan berharap komunikasi antara pemerintah dan pedagang terus berjalan selama masa transisi.
“Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung,” pungkas Muhtarom.(Red)
