Tangsel Dukung Percepatan PJU Jalan Nasional dan Provinsi, Pilar: Demi Keselamatan dan Kenyamanan Warga
SERPONG — Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan perbaikan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan nasional maupun provinsi yang melintasi wilayah Tangsel. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menekan potensi tindak kriminalitas di titik-titik minim penerangan.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas Jalan Nasional Wilayah Provinsi Banten yang digelar di BLKI Provinsi Banten, Serpong Utara, Selasa (19/5/2026).
Pilar mengatakan, Pemerintah Kota Tangsel menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong optimalisasi PJU di jalan nasional dan provinsi, khususnya pada wilayah strategis yang menjadi jalur mobilitas utama masyarakat.
“Kami Pemkot Tangsel mendukung langkah Pak Gubernur dalam mendorong Pekerjaan Umum Pusat agar pemasangan dan perbaikan PJU di wilayah Banten, khususnya Tangerang Selatan, bisa lebih optimal,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah kawasan strategis seperti Ciputat dan Pamulang masih membutuhkan peningkatan kualitas penerangan jalan. Pasalnya, terdapat sejumlah titik lampu jalan yang mati maupun tidak berfungsi secara maksimal sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Ia menegaskan, kondisi penerangan jalan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan berkendara, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan keamanan masyarakat.
“Kalau ada lampu yang mati atau rusak harus segera diganti. Ini penting untuk menghindari kecelakaan dan juga meminimalisasi tindak kriminalitas,” katanya.
Pilar menjelaskan, selama ini Pemkot Tangsel terus menjalankan program “Tangsel Terang” melalui pemasangan PJU di lingkungan permukiman, perkampungan hingga ruas jalan kota. Sementara untuk jalan provinsi dan nasional, Pemkot Tangsel secara aktif mengusulkan titik prioritas kepada pemerintah yang memiliki kewenangan.
Namun demikian, ia menilai koordinasi lintas pemerintah perlu diperkuat agar penanganan kerusakan PJU dapat dilakukan lebih cepat dan responsif.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat supaya kalau ada lampu putus atau kerusakan, respons penanganannya bisa cepat. Itu yang paling penting,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten, menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan data, persepsi, dan langkah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga PLN dalam penanganan PJU di ruas jalan nasional.
Menurut Andra, panjang jalan nasional di Provinsi Banten mencapai sekitar 560 kilometer yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Adapun Tangerang Selatan memiliki sekitar 10 kilometer jalan nasional yang sangat strategis karena menjadi jalur penghubung menuju Jakarta.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, kebutuhan PJU di jalan nasional wilayah Banten mencapai sekitar 8.000 titik.
“Selama ini masyarakat sering bingung soal kewenangan, apakah pusat, provinsi, atau kota. Sekarang kita duduk bersama menyamakan pemahaman bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya. (Adv)
