KOTA SERANG – Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Serang 2 menjadi perhatian DPRD Kota Serang. Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Erna Yuliawati, menggelar hearing bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat terdampak, Sabtu (24/1/2026).
Hearing tersebut dihadiri perwakilan BPBD Kota Serang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta lurah dari Kelurahan Cimuncang, Kota Baru, Serang, dan Lontar Baru.
Dalam pertemuan itu, berbagai pihak memetakan penyebab banjir di wilayah Serang 2 dan Kota Serang secara umum. Sejumlah faktor utama dinilai menjadi pemicu, di antaranya penyempitan aliran sungai, bangunan liar di atas drainase, penumpukan sampah, serta berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan.
Selain mengidentifikasi masalah, hearing juga menghasilkan sejumlah usulan penanganan. Di antaranya normalisasi sungai, penertiban bangunan liar dengan kompensasi yang adil, pelebaran saluran drainase, hingga pengetatan izin
mendirikan bangunan (IMB).
Peserta hearing juga menyoroti pentingnya penyusunan peta rawan banjir serta kolaborasi lintas wilayah, khususnya dengan daerah hulu sungai yang berada di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten.
Pada aspek pengelolaan sampah, diusulkan penguatan edukasi masyarakat, penambahan sarana tempat sampah, pendirian TPS3R di setiap kelurahan, serta optimalisasi armada pengangkut sampah. Pemasangan CCTV di titik pembuangan sampah liar dan penegakan sanksi tegas juga dinilai perlu dilakukan.
Erna Yuliawati berharap hasil hearing ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Serang secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Masalah banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar banjir tidak terus berulang,” tegasnya. (Trg)
