Kinerja APBN Banten Meningkat, Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara Menguat per Oktober 2025
SERANG, Krakataupos.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Banten hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan tren positif. Para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten Lisbon Sirait, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten Agustyan Umardani, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Banten Muhammad Indra Kesuma, memaparkan bahwa realisasi APBN pada periode ini semakin membaik.
Secara keseluruhan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 12,28% dan telah mencapai 122,39% dari target nasional. Pertumbuhan ini terutama berasal dari layanan pertanahan, kepelabuhanan, paspor, pendidikan, dan pelayanan rumah sakit. Sementara itu, belanja negara mencapai realisasi 78,38% atau lebih tinggi dibanding capaian nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp16,14 triliun.
Lisbon menjelaskan bahwa belanja pegawai dan belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan positif. Namun, belanja barang dan belanja modal tercatat masih rendah—masing-masing 53,40% dan 40,20%—karena adanya kebijakan efisiensi anggaran serta selesainya kegiatan Pemilu 2024.
Pada sisi penerimaan perpajakan, Aim Nursalim Saleh melaporkan bahwa penerimaan pajak Banten hingga Oktober 2025 mencapai Rp54,09 triliun atau 66,39% dari target APBN. Kontribusi tertinggi berasal dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPh Badan, sementara capaian tertinggi tingkat KPP diraih oleh KPP Pratama Tigaraksa yang mencapai 78,98%.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan di Banten tercatat sebesar Rp11,93 triliun atau 83,39% dari target tahunan. Bea Masuk mendominasi capaian dengan nilai Rp9,09 triliun, dipengaruhi peningkatan impor komputer, biji kakao, peralatan komunikasi, senjata dan amunisi, serta bahan farmasi. Penerimaan cukai mencapai Rp2,76 triliun dan Bea Keluar Rp69,06 miliar.
Pada pengelolaan aset negara, DJKN Banten mencatat PNBP sebesar Rp104,33 miliar atau 120,8% dari target, tumbuh 64,51% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi PNBP lelang mencapai Rp57,49 miliar dan menjadi penyumbang terbesar. Nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Banten tercatat mencapai Rp87,91 triliun, didominasi oleh aset tanah.
Selain itu, DJKN turut menyalurkan hibah BMN senilai Rp122,39 miliar kepada pemerintah daerah di Banten untuk mendukung pembangunan rumah susun, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur publik lain yang telah memperoleh persetujuan pusat. (Trg)
