Serang – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31
Maret 2025 realisasinya lebih baik dari bulan sebelumnya. Hal ini terlihat realisasi pendapatan
dan belanja negara mulai meningkat seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu
Satu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska,
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Banten, Erwin
Warganingrat, Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, dan Kepala
Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo. 2 Mei 2025
Kinerja PNBP dan Belanja Negara
Menurut Suska, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2025,
realisasinya mencapai Rp395,69 miliar atau 29,71% dari target. Kinerja PNPB ini ditopang oleh
Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor , Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Selanjutnya, Dari sisi Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp6,52
triliun atau 23,63% dari pagu. Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari Belanja
Transfer ke Daerah sebesar Rp4,95 triliun atau 25,87%. Kemudian Belanja K/L sebesar Rp1,57
triliun atau 18,55%. Untuk Belanja K/L terdapat penurunan pagu yang disebabkan oleh tidak
adanya kegiatan Pemilu seperti tahun sebelumnya dan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Adapun realisasi jenis Belanja K/L Belanja Pegawai sebesar 26,72%, Belanja Barang sebesar
13,71%, Belanja Modal sebesar 2,25%, dan Belanja Bansos sebesar 47,46%.
Sementara realisasi jenis Belanja TKD Dana Bagi Hasil sebesar 6,10%, Dana Alokasi Umum
sebesar 28,21% DAK Non Fisik sebesar 31,82%, dan Dana Desa sebesar 37,53%. Sedangkan
untuk DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal belum terealisasi karena belum ada penyaluran.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31
Maret 2025 sebanyak 17 hibah dengan total nilai sebesar Rp41,17 miliar. Hibah tersebut
digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, menunjang pencapaian program Polri dan
Kejaksaan RI.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi
Pendapatan Daerah sebesar 16,14% dan Belanja Daerah sebesar 8,48%. TKD yang telah
disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp4,95 triliun atau sebesar
70,69% dari total pendapatan Banten.
Kinerja Penerimaan Pajak
Selanjutnya, Edwin Warganingrat, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan
Penyidikan Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi
Banten hingga 31 Maret 2025. Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut tercapai sebesar
Rp14,642 triliun, memenuhi 17,97% dari target APBN 2025 sebesar Rp81,48 triliun.
Edwin menjelaskan terkait realisasi penerimaan pajak perkelompok jenis pajak bahwa realisasi
PPh Non Migas sebesar 16,93%, PPN dan PPnBM sebesar 17,75%, PBB dan BPHTB sebesar
6,19% dan Pajak Lainnya sebesar 122,6%.
Edwin juga menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh
jenis pajak PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan Pajak Lainnya dengan kontribusi masing-masing
sebesar 29,28%, 28,89% dan 11,88%. Selain itu untuk realisasi penerimaan pajak tertinggi
dicapai oleh KPP Pratama Pondok Aren sebesar 22,16%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Selanjutnya, Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno – Hatta, Gatot Sugeng Wibowo,
menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31
Maret 2025. Capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp3,22 triliun, memenuhi
22,54% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp14,30 triliun.
Gatot menjelaskan, penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan
Bea Keluar. Bea Masuk mencapai Rp2,53 triliun, didorong dari komoditas kebutuhan bahan
bakar, gula, kakao, peternakan, baja, batubara, elektronik, gypsum, kimia, dan bahan kimia,
kendaraan listrik, sepeda, alas kaki, dan ban. Cukai mencapai Rp0,64 triliun, didorong oleh
kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2025, terjadinya penurunan jumlah produksi, yang
diiringi dengan daya saing yang semakin banyak. Sementara untuk Bea keluar mencapai
Rp42,21 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan
pengolahannya.
Gatot juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan Maret 2025, Ekspor tercatat USD 4,01
miliar dan impor tercatat USD 3,40 miliar. Pertumbuhan Neto Neraca Perdagangan bulan Maret
2025 tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor pada komoditas alat ukur dan alat uji,
barang perhiasan dan barang berharga, dan ikan segar / dingin hasil tangkap dan peningkatan
nilai importasi yang didominasi hasil minyak, logam mulia, dan peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 31 Maret 2025
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro
Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31
Maret 2025. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis
Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), menunjukkan kinerja positif dan
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp6,08 miliar
atau 15,55% dari target tahun 2025. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai
Rp14,56 miliar atau 31,70% dari target tahun 2025, sedangkan realisasi PNBP dari piutang
negara sebesar Rp33,84 juta atau 50,51% dari target tahun 2025. Total realisasi PNBP sampai
dengan Maret 2025 sebesar Rp20,68 Miliar atau mencapai 24,29% dari target tahun 2025.
Realisasi Pokok lelang bulan Maret 2025 mencapai Rp141,79 Milliar, sehingga realisasi sampai
dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp435,57milliar atau 25,46% dari target tahun 2025, dengan
dominasi jenis lelang meliputi Lelang Hak Tanggungan, Lelang Non Eksekusi Sukarela (PL Kelas
II) dan Lelang Jaminan Fidusia.
Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp1,81
miliar atau 26,62 % dari target tahun 2025. Kontribusi terbesar pada Maret 2025 berasal dari
angsuran debitur piutang negara BLBI di KPKNL Tangerang II.
Pada bulan Maret 2025, terdapat realisasi Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan
Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat (Rumah Susun Kabupaten Pandeglang)
kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, senilai Rp19,49 Milliar yang berasal dari Satuan
Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian
PUPR, sehingga sampai dengan bulan Maret 2025 realisasi Hibah Barang Milik Negara
mencapai Rp 101,10 Milliar. Sedangkan Sertifikasi BMN s.d 31 Maret 2025 telah terealisasi
sebanyak 98 Bidang atau 30,43% dari target tahun 2025.
Untuk pembiayaan PSN oleh LMAN di Provinsi Banten di bulan Maret tahun 2025, sudah
terealisasi pembiayaan sebesar Rp 11,26 miliar Rupiah, yang berasal dari realisasi atas Sarana
dan Prasarana Air Baku Karian, Bendungan Karian, Jalan Tol Serang – Panimbang, sehingga
total realisasi s.d bulan Maret 2025 sebesar Rp95,73 Miliar. Secara kumulatif Realisasi Proyek
Strategis Nasional di Provinsi Banten sejak awal pembiayaan Proyek Strategis Nasional s.d.
Maret 2025 sebesar Rp16,53 Triliun. (Rls)
