Serang, Krakataupos.com – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 28
Februari 2026 berkinerja sangat baik, seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu
Satu Regional Banten yakni Lisbon Sirait, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten,
Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Banten, Muhammad Hakim Satria, Kepala Bidang
Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten, dan Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil
DJKN Banten, 31/3/26.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara
Menurut Lisbon, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 28 Februari
2026, tumbuh sebesar 8,02% dengan realisasi mencapai 16,21% di atas realisasi Nasional
sebesar 14,80% dari target. Kinerja PNPB ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan,
jasa kepelabuhan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 28 Februari 2026 mengalami pertumbuhan
sebesar 16,7% dengan realisasi sebesar 18,91% di atas realisasi Nasional sebesar 12,80% dari
target. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp3,65 triliun atau
24,50% diatas realisasi Nasional sebesar 21,30% dari target, dipengaruhi oleh kenaikan
penyaluran DAU dan DAK Non Fisik. Sementara realisasi belanja K/L sebesar Rp0,83 triliun atau
9,46% di bawah realisasi Nasional sebesar 10,30% dari target, dipengaruhi oleh pembangunan
infrastruktur jalan dan pendidikan, pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Kementerian/Lembaga serta pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK.
Lisbon menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
sampai dengan 28 Februari 2026, mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Belanja Bansos
belum ada alokasi. Realisasi Belanja Pegawai mencapai 11,96% di atas bawah realisasi
Nasional sebesar 12,60%, dipengaruhi oleh penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada
beberapa Kementerian/Lembaga. Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 7,53% di bawah
realisasi Nasional sebesar 9,6%, yang mengalami akselerasi yang signifikan khususnya dibidang
pertahanan dan keamanan.
Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 4,22% di bawah realisasi nasional 5,40%, yang
mengalami akselerasi signifikan di awal tahun 2026, yang pemanfaatannya didominasi untuk
pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan yang pelaksanaannya oleh Kementerian PU.
Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan
Sosial.
Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh sebesar
15,99% dan telah tersalurkan sebesar Rp3,65 triliun atau sebesar 24,50% di atas realisasi
Nasional sebesar 21,30% dari target. Jenis TKD Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik
mengalami pertumbuhan positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami perlambatan
yang dipengaruhi oleh penyaluran DBH SDA dan Pajak periode satu. Untuk Dana Desa dan DAK
Fisik belum ada realisasi, sementara realisasi Insentif fiskal adalah nihil karena pada tahun 2026
tidak terdapat pagu anggaran untuk Insentif Fiskal.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 28
Februari 2026 sebanyak 16 hibah dengan total nilai sebesar Rp48,308 miliar. Hibah tersebut
digunakan untuk menunjang pencapaian program pada Kementerian Agama, Pertahanan dan
Kepolisian RI serta Kejaksaan.
Lisbon juga menjelaskan kinerja APBD Banten sampai dengan 28 Februari 2026, pendapatan
daerah terkontraksi sebesar 5,74% dan Belanja Daerah juga terkontraksi sebesar 18,95%. TKD
yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp3,65 triliun
atau sebesar 67,83% dari total pendapatan Banten.
Kinerja Penerimaan Pajak
Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan
pajak Provinsi Banten hingga 28 Februari 2026. Menurutnya, penerimaan pajak telah mencapai
sebesar Rp10,76 triliun atau 11,44% dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun atau tumbuh
12,63% dibandingkan tahun sebelumnya.
Aim menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri
sebesar 70,34% dan PPh Non Migas sebesar 36,89. Dari sisi sektoral terdapat 7 sektor usaha
yang mengalami pertumbuhan (yoy) antara lain industry pengolahan (21,34%), perdagangan
(34,25), konstruksi (49,36%), aktivitas pengangkutan (26,68%), aktivitas penyewaan (34,46%),
aktivitas professional (51,79%), dan Administrasi Pemerintahan (81,57%).
Aim juga menyampaikan penerimaan pajak netto seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten
tumbuh positif. Capaian tertinggi diraih KPP Pratama Pondok Aren sebesar 8,25% dan
pertumbuhan terbaik diraih oleh KPP Pratama Cilegon sebesar 253,72%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Muhammad Hakim Satria, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten
menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 28
Februari 2026. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp2.014,38 miliar, memenuhi
11,64% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun atau sedikit mengalami kontraksi
sebesar 2,16%.
Hakim menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan
Bea Keluar. Untuk Bea Masuk mencapai Rp1.456,24 miliar, dipengaruhi oleh penurunan
importasi atas komoditi kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, biji kakao, makanan
olahan lainnya, media magnetic dan optik serta biji besi. Sementara untuk Cukai mencapai
Rp553,02 miliar, didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026. Penerimaan
cukai pada Februari 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya walaupun masih terdapat
penurunan produksi pada beberapa pabrik MMEA. Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai
Rp5,11 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan
pengolahannya.
Hakim juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan Februari 2026, Ekspor tercatat USD
1,00 miliar dan impor tercatat USD 4,40 miliar. Neraca Perdagangan Februari 2026 tersebut
dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, mesin
untuk keperluan khusus, dan pesawat udara dan bagiannya. Sementara untuk penurunan nilai
importasi yang didominasi komputer dan perlengkapan komputer, logam dasar mulia, dan
peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 28 Februari 2026
Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan
aset negara di wilayah Banten sampai dengan 28 Februari 2026. Pengelolaan aset negara di
Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan
Lelang.
Kinerja Kanwil DJKN Banten pada Februari 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan
kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang,
dan piutang negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp11,21 miliar atau 11,99% dari target
tahunan, terkontraksi sebesar 19,47% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama
dengan kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp7,39 miliar.
Santi menjelaskan terkait lelang, realisasi PNBP Lelang mencapai Rp7,39 miliar (263% dari
target tahun 2026 sebesar Rp2,81 miliar) terkontraksi 20,84%. Namun capaian pada Februari
2026 masih positif sebesar 14,53% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi
terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang.
Untuk realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp31,85 juta,
atau sebesar 49,57% dari target Februari 2026. Realisasi pada Februari 2026 yang berasal dari
penyerah piutang dari Kementerian/Lembaga sedangkan untuk Pemerintah Daerah belum ada
realisasi sampai dengan 28 Februari 2026.
Santi juga menyampaikan Realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp3,78 miliar (100,51% dari
target sampai dengan 28 Februari 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Serang sebesar 2,45
miliar (65%) dari KPKNL Tangerang I sebesar 1,15 miliar (30%) dan dari KPKNL Tangerang II
sebesar 0,18 miliar (5%). BMN Provinsi Banten menyumbang Rp122,78 Triliun atau 1,75% dari
total keseluruhan Nilai BMN Nasional. Hal ini semakin memperkuat Fondasi Layanan Publik. Nilai
BMN terbesar berasal dari Tanah dengan total nilai Rp61,44 triliun, disusul peralatan dan mesin,
dan Jalan Irigasi, dan Jaringan.
Selain itu, Santi menjelaskan hingga 28 Februari 2026, total underlying asset di Provinsi Banten
mencapai Rp24,39 triliun atau 24,86% dari total nilai BMN di provinsi Banten. Underlying asset di
Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp23,7 triliun (97%) dan BMN berupa
Bangunan sebesar Rp0,65 triliun (3%). BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN
pada Kementerian Perhubungan (Rp11,47 triliun). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset
juga didominasi oleh BMN pada Kementerian PU (25 NUP). (As)
