SERANG,Krakataupos.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten pada awal tahun 2026 menunjukkan tren yang tetap terjaga. Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tercatat tumbuh positif, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kontraksi. Hal tersebut disampaikan jajaran pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten dalam pemaparan kinerja fiskal regional.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2026 tumbuh sebesar 10,5 persen dengan capaian 12,54 persen dari target tahunan, lebih tinggi dibanding realisasi nasional.
“Belanja negara terbesar berasal dari Transfer ke Daerah yang telah tersalurkan sebesar Rp2,62 triliun atau 17,58 persen dari target,” ujar Lisbon.
Ia menambahkan, belanja kementerian/lembaga juga mencatatkan pertumbuhan positif, termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu, belanja bantuan sosial belum terealisasi karena belum adanya alokasi anggaran pada awal tahun.
Dari sisi penerimaan pajak, Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 telah mencapai Rp5,50 triliun atau 5,84 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun.
Kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, PPN Impor, serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun kinerja penerimaan terbaik dicatatkan oleh KPP Pratama Tigaraksa, sementara pertumbuhan tertinggi diraih KPP Pratama Pandeglang.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Banten hingga Januari 2026 mencapai Rp975,48 miliar atau 5,64 persen dari target tahunan.
Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, menyebut kinerja tersebut dipengaruhi dinamika ekspor-impor serta fluktuasi harga komoditas.
Di bidang pengelolaan aset negara, Kanwil DJKN Banten mencatat realisasi PNBP dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara sebesar Rp4,54 miliar. Meski mengalami kontraksi, penerimaan dari sektor lelang tumbuh signifikan dan melampaui target awal tahun.
Secara keseluruhan, kinerja APBN dan APBD di Provinsi Banten pada awal 2026 dinilai tetap solid dan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pelayanan publik di daerah. (Ja)
