SERANG, Krakataupos.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten tengah membangun 1.400 titik prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang tersebar di seluruh Provinsi Banten. Pembangunan PSU tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pengentasan kawasan kumuh merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem.
Kawasan kumuh tersebut terbagi dalam beberapa kewenangan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat. Pihaknya terus berkomitmen mengentaskan kawasan kumuh melalui pendekatan tersendiri. “Lewat kewenangan tingkat provinsi kita punya pendekatan sendiri terhadap penyelesaian kawasan kumuh yang merupakan basis dari kemiskinan ekstrem,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten telah mengalokasikan pembiayaan yang cukup untuk mengintervensi pembangunan di kawasan kumuh, bersama dengan pemerintah kabupaten/kota. Agenda pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.
“Saya berharap Banten semakin bertambah umurnya, semakin cepat merespon hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tutur Al Muktabar.
Sementara itu, Kepala DPRKP Provinsi Banten, M Rachmat Rogianto mengatakan, proses pembangunan 1.400 PSU di tahun ini masih terus berjalan dan ditargetkan rampung semua di akhir tahun. “Alhamdulillah sudah proses semua, mudah-mudahan di akhir tahun bisa diselesaikan semua,” katanya.
Rogianto menjelaskan, PSU tersebut dibangun dalam beberapa kategori, mulai dari bedah rumah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sanitasi dan akses air minum, hingga penataan kawasan, seperti pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan dan drainase.
PSU yang paling mendominasi yakni pembangunan jalan lingkungan sekitar 900 titik.
“Yang kita bangun ini adalah kawasan kumuh yang sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten, dan pembangunannya tergantung kebutuhan masyarakat, yang terpenting itu fungsinya benar-benar dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rogianto menjelaskan pembangunan PSU paling banyak dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Namun secara menyeluruh pembangunannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir, pihaknya telah menangani kawasan kumuh seluas 425 hektare dari total sekitar 800 hektare.
Ratusan hektare tersebut akan kembali ditangani pada masa Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru periode 2024-2029. (Adv)
